Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki peran penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjalankan fungsi politik di suatu negara. Tugas dan fungsi badan ini meliputi pemeliharaan kerukunan antarwarga, pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, penanganan konflik sosial, pengawasan terhadap partai politik, pemantauan kegiatan politik, pemberian hibah daerah kepada instansi vertikal dan partai politik, serta bermitra dengan berbagai forum dan lembaga terkait. Badan ini juga bertanggung jawab dalam mempertahankan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan, serta menjaga kewaspadaan nasional dan menangani potensi konflik. Dalam menjalankan tugasnya, badan ini didukung oleh pejabat-pejabat penanggung jawab yang membawahi bidang-bidang spesifik sesuai dengan fokus tugasnya, seperti ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara dan karakter bangsa, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, dan organisasi kemasyarakatan, serta kewaspadaan nasional dan penanganan konflik. Sinergi antara badan dan pejabat-pejabat penanggung jawabnya diharapkan dapat memperkuat stabilitas, keamanan, dan keutuhan bangsa dalam konteks Kabupaten Bogor.
A.) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor memainkan peran yang penting dalam mendukung Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Tugas Kepala Badan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati No. 56/2020, mencakup penyusunan program kerja Badan, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan di berbagai bidang, koordinasi dan evaluasi, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Salah satu tugas utama Kepala Badan adalah membantu Bupati dalam menyusun program kerja Badan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik. Selain itu, Kepala Badan juga memiliki tanggung jawab penting dalam melaksanakan kebijakan terkait pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, politik dalam negeri, demokrasi, serta menjaga ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya.
Dalam menjalankan tugasnya, koordinasi menjadi aspek yang sangat relevan bagi Kepala Badan. Mereka bertanggung jawab dalam membina kerukunan antarsuku dan intra suku, memfasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta menjalankan kewaspadaan nasional dan menangani konflik sosial. Selain itu, Kepala Badan juga berperan dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama efektif antara pemerintah daerah dan lembaga lainnya.
Tidak hanya itu, Kepala Badan juga berkontribusi dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan menjalankan tugas administratif Badan dengan baik. Evaluasi dan pelaporan terkait pembinaan ideologi, politik, kerukunan, dan organisasi kemasyarakatan juga menjadi tanggung jawab Kepala Badan.
Secara keseluruhan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor memiliki tanggung jawab yang luas dalam mendukung Bupati dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kepala Badan berperan aktif dalam membangun keharmonisan masyarakat, memperkuat ideologi Pancasila, dan memajukan pembangunan di Kabupaten Bogor.
B.) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten bogor
Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung Kepala Badan dengan mengkoordinasikan tugas administratif serta mengurus berbagai kegiatan administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan Badan. Untuk menjalankan tugasnya dengan efektif, Sekretaris Badan ditemani oleh tiga posisi yang mendukung, yaitu Sub Koordinator Program dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Kepala Sub Bagian Keuangan.
Sub Koordinator Program dan Pelaporan bekerja sama dengan Sekretaris Badan dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja Badan serta melakukan pelaporan terkait kegiatan yang telah dilakukan. Tugas mereka meliputi penyusunan program kerja yang efektif, pemantauan pelaksanaan program, serta menyusun laporan yang komprehensif dan akurat.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian bertanggung jawab dalam mengelola berbagai aspek umum dan kepegawaian di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Mereka berperan dalam mengatur administrasi umum, pengelolaan kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, serta pengaturan kehadiran dan absensi pegawai. Dengan adanya posisi ini, Sekretaris Badan dapat fokus pada tugas-tugas koordinasi dan pengawasan.
Kepala Sub Bagian Keuangan memiliki peran krusial dalam mengelola aspek keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Mereka bertanggung jawab dalam penganggaran, pelaporan keuangan, pengelolaan kas, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana yang dilakukan oleh Badan. Keberadaan Kepala Sub Bagian Keuangan sangat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan Badan berjalan dengan transparan dan akuntabel.
Dengan adanya Sekretaris Badan dan tim pendukungnya yang terdiri dari Sub Koordinator Program dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efisien dan efektif. Masing-masing posisi memiliki peran yang spesifik dalam mengelola administrasi, program, kepegawaian, dan keuangan Badan, sehingga memberikan kontribusi penting dalam mendukung kesinambungan dan keberlanjutan tugas pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
C.) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa memegang peran krusial dalam menjaga keutuhan dan identitas bangsa dengan melaksanakan berbagai tugas pembinaan.
Salah satu program yang dilakukan adalah “forkopimda goes to school” yang memberikan pengajaran kepada pelajar di Kabupaten Bogor mengenai nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara. Melalui program ini, para pelajar diberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara dan bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu, dilakukan gerakan nasional revolusi mental yang melibatkan masyarakat dari semua kalangan. Melalui kegiatan seperti seminar, diskusi, dan kegiatan di luar ruangan, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya memiliki sikap mental yang positif, disiplin, serta semangat kebangsaan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Program pembinaan juga melibatkan penyuluhan ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa kepada seluruh masyarakat. Dalam program ini, masyarakat dari berbagai kalangan diajak untuk memahami nilai-nilai Pancasila, memiliki wawasan yang luas tentang sejarah dan budaya bangsa, serta memperkuat karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan seperti gotong royong, toleransi, dan persatuan.
Selanjutnya, penyuluhan bela negara juga menjadi bagian penting dalam program ini. Masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya kesadaran dan kesiapsiagaan dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa, serta menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Melalui penyuluhan ini, diharapkan masyarakat memiliki semangat bela negara yang tinggi dan mampu berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
Dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional seperti hari kelahiran Pancasila, hari kesaktian Pancasila, dan hari bela negara, dilaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara luas. Melalui perayaan dan kegiatan yang khusus disiapkan, masyarakat diingatkan akan pentingnya menghargai dan memperkuat nilai-nilai yang terkandung dalam hari-hari besar nasional tersebut.
Selain itu, seleksi paskibraka tingkat Kabupaten Bogor juga menjadi bagian dari upaya memupuk semangat kebangsaan dan patriotisme pada generasi muda. Melalui proses seleksi yang ketat, para pemuda yang berkualitas dan berdedikasi dipilih untuk menjadi bagian dari pasukan pengibar bendera pusaka. Mereka akan bertugas mengibarkan bendera merah putih dalam upacara-upacara kenegaraan, simbol dari semangat dan kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara.
Melalui program-program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, tercipta upaya yang konkret dalam memperkuat ideologi Pancasila, mengembangkan wawasan kebangsaan, serta memperkuat karakter bangsa. Hal ini sangat penting dalam menjaga keutuhan dan identitas bangsa di tengah perubahan dan tantangan zaman.
Dalam upaya memperkuat nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa juga melibatkan para Duta Pancasila sebagai anggota terpilih/terseleksi dari pasukan pengibar bendera pusaka (paskibra). Para Duta Pancasila ini merupakan perwakilan dari generasi muda yang memiliki dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Sebagai anggota paskibra, Duta Pancasila memiliki tugas mulia untuk mengibarkan bendera merah putih dalam berbagai upacara kenegaraan. Mereka tidak hanya menjadi simbol kebanggaan dan semangat patriotisme, tetapi juga menjadi duta yang mewakili semangat persatuan, kesatuan, dan kebhinekaan bangsa Indonesia.
Melalui proses seleksi yang ketat, Duta Pancasila dipilih berdasarkan kriteria seperti kecakapan fisik, kecerdasan, kepribadian, dan semangat nasionalisme yang tinggi. Mereka menjalani latihan dan pembinaan khusus guna mempersiapkan diri menjadi pengibar bendera yang profesional dan menginspirasi.
Dalam peran mereka sebagai Duta Pancasila, mereka tidak hanya bertugas mengibarkan bendera, tetapi juga memiliki peran penting dalam menyebarkan nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan kepada masyarakat. Melalui kegiatan sosial, seminar, atau partisipasi dalam berbagai forum, mereka menyampaikan pesan-pesan penting tentang pentingnya menjaga persatuan, menghormati perbedaan, dan membangun Indonesia yang maju dan berkeadilan.
Keberadaan para Duta Pancasila sebagai anggota paskibra tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi pendorong semangat dan inspirasi bagi generasi muda lainnya. Melalui keterlibatan mereka dalam program-program dan kegiatan yang diampu oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, diharapkan semakin banyak pemuda yang terinspirasi untuk menjadi agen perubahan dalam membangun bangsa yang lebih baik.
Dalam kesimpulannya, melalui keterlibatan para Duta Pancasila sebagai anggota terpilih dari pasukan pengibar bendera pusaka (paskibra), Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa menjalin kolaborasi yang kuat dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan. Melalui upaya ini, diharapkan tercipta generasi muda yang memiliki kesadaran dan komitmen tinggi dalam menjaga keutuhan, identitas, dan kemajuan bangsa Indonesia.
Selain Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, tugas-tugas dalam pembinaan ideologi Pancasila, pengembangan wawasan kebangsaan, dan penguatan karakter bangsa juga melibatkan dua posisi penting lainnya, yaitu Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, serta Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan memiliki peran krusial dalam menyelenggarakan program-program yang mendukung pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan, seminar, dan pelatihan, mereka berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan landasan ideologi yang mempersatukan seluruh elemen bangsa.
Di sisi lain, Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa bertanggung jawab dalam pembinaan semangat bela negara dan penguatan karakter bangsa. Melalui kegiatan penyuluhan, pelatihan, dan partisipasi dalam program-program bela negara, mereka membantu menggalang kepedulian masyarakat terhadap pertahanan dan keamanan negara. Selain itu, mereka juga berperan dalam upaya membangun karakter bangsa yang kuat, berintegritas, dan memiliki sikap mental yang tangguh.
Kolaborasi antara Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa dengan Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, serta Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa, menjadi fondasi penting dalam menjaga keutuhan dan identitas bangsa. Dengan sinergi yang baik antara kedua kepala sub bidang tersebut, diharapkan tercipta masyarakat yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, kesadaran bela negara yang tinggi, dan karakter yang kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan bangsa.
Dengan adanya dukungan dari Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, serta Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif dalam membangun semangat kebangsaan, memperkuat identitas bangsa, dan membentuk generasi muda yang cinta tanah air dan memiliki kepribadian yang kokoh.
D.) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri memiliki peran yang krusial dalam menjalankan kegiatan politik dalam negeri dan menjaga kelangsungan kehidupan demokrasi di Kabupaten Bogor. Tugas mereka meliputi memastikan berlangsungnya proses politik yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Salah satu program yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri adalah pendidikan politik kepada semua lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat dalam menjalankan peran serta mereka dalam proses demokrasi.
Selain itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri juga bertanggung jawab dalam pemberian hibah daerah kepada instansi vertikal seperti TNI/POLRI dan lain-lain. Pemberian hibah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan peran penting instansi tersebut dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Bogor.
Dalam konteks politik, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri juga memiliki peran dalam pemberian hibah kepada partai politik berdasarkan jumlah kursi yang mereka peroleh di DPRD Kabupaten Bogor. Evaluasi dan monitoring terhadap penggunaan hibah ini juga menjadi tanggung jawab mereka untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.
Selain itu, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri juga memiliki tugas dalam memonitoring kegiatan pemilu, pilpres, pilleg, dan pilkada. Tugas ini meliputi pemantauan terhadap pelaksanaan proses pemilihan umum, baik dari segi kepatuhan terhadap peraturan maupun keselenggaraan yang adil dan demokratis.
Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi, yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan program pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Selain itu, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik juga membantu dalam memberikan dukungan fasilitas kepada lembaga-lembaga pemerintahan, perwakilan, dan partai politik untuk menjalankan tugas-tugas mereka.
Dengan adanya Kepala Bidang Politik Dalam Negeri beserta tim yang mendukungnya, diharapkan tercipta kehidupan politik yang sehat dan demokratis di Kabupaten Bogor. Melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, masyarakat diharapkan dapat memiliki pemahaman yang baik tentang politik, serta dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi untuk memajukan Kabupaten Bogor.
E.) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya di Kabupaten Bogor. Tugas mereka meliputi pembinaan agama dan organisasi kemasyarakatan, serta menjaga integrasi bangsa untuk menciptakan kerukunan sosial yang kuat.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah bermitra dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk menjaga integrasi bangsa. Kolaborasi dengan FKUB menjadi sarana penting dalam membangun harmoni antarumat beragama dan meningkatkan toleransi serta kerjasama dalam kehidupan beragama di Kabupaten Bogor.
Selain itu, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan juga bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkotika dan memberikan literasi P4GN dan PN kepada berbagai kalangan masyarakat.
Dalam rangka memperkuat hubungan antara pemerintah Kabupaten Bogor dengan organisasi kemasyarakatan, dilakukan kegiatan seperti coffee morning bersama ormas. Kegiatan ini berfungsi sebagai wadah penyuluhan dan penerangan tentang program dan kegiatan pemerintah yang dapat dibantu oleh ormas. Tujuannya adalah untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam memajukan Kabupaten Bogor.
Selanjutnya, diselenggarakan jambore ormas sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya integrasi bangsa. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat rasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari.
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan juga memiliki tugas untuk mengayomi ormas, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan lembaga nirlaba lainnya dalam hal pencatatan keberadaan mereka. Langkah ini bertujuan untuk memberikan dukungan dan pengawasan yang tepat dalam menjaga eksistensi dan kinerja organisasi tersebut.
Dalam mendukung kinerja organisasi kemasyarakatan, dilakukan penyaluran hibah daerah kepada ormas yang telah terbentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), FKUB, FPK, LVRI, PEPABRI, PWRI, dan DHC BPK 45 yang berdomisili di Kabupaten Bogor. Penyaluran hibah juga dilakukan kepada ormas, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, dan lembaga nirlaba lainnya yang telah memenuhi syarat badan hukum sesuai dengan akta notaris dan surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Selain itu, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan siap melakukan audiensi ketika ada ormas yang berkunjung atau mengalami konflik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendengarkan aspirasi dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh ormas tersebut.
Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Agama, yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program-program yang mendukung ketahanan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Selain itu, Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan juga berperan dalam mengoordinasikan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan dan memberikan dukungan dalam pengembangan potensi masyarakat.
F.) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik memiliki peran penting dalam menjaga kewaspadaan nasional dan menangani potensi konflik sosial di Kabupaten Bogor. Dalam menjalankan tugas ini, mereka melaksanakan program dan kegiatan yang beragam. Pertama, mereka secara teliti menyeleksi proposal penelitian dan permohonan penelitian/magang/pkl/prakerin serta membantu dalam pembuatan surat rekomendasi yang ditujukan kepada instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor.
Selanjutnya, mereka bekerja sama dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam menghimpun, menyaring, mengkoordinasikan, dan menyampaikan data serta informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG). Selain itu, mereka juga terlibat dalam Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Tmdu PKS) untuk mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten Bogor.
Dalam upaya memperkuat kewaspadaan nasional, Kepala Bidang ini juga bertanggung jawab dalam pembentukan Tim Kewaspadaan Dini di Daerah. Tim ini bertugas mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan, dan menyampaikan data serta informasi kepada instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang mungkin menimbulkan ATHG di daerah kabupaten/kota.
Selain itu, mereka melaksanakan kegiatan monitoring terhadap orang asing, turis/wisatawan, tenaga kerja asing, dan pengungsi luar negeri yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Monitoring daerah rawan konflik juga dilakukan untuk mengumpulkan fakta-fakta penting terkait situasi di lapangan. Kepala Bidang ini juga memberikan pembekalan kepada calon/petugas intelijen di Kabupaten Bogor serta berkoordinasi dengan TNI/Polri dan instansi terkait lainnya dalam mediasi dan penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat.
Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bidang ini diberikan dukungan oleh Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen, serta Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik. Dengan sinergi yang terjalin antara kepala bidang dan tim yang ada, diharapkan kewaspadaan nasional dapat terjaga dengan baik, potensi konflik sosial dapat ditangani secara efektif, dan stabilitas serta keamanan di Kabupaten Bogor tetap terjaga.
G.) Kelompok Jabatan Fungsional
Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan merupakan dua jenis jabatan fungsional yang memiliki peran penting dalam badan kesatuan bangsa dan politik. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan yang mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya, sementara jabatan fungsional keterampilan mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih. Keduanya berkontribusi dalam mendukung jalannya tugas dan fungsi organisasi, meskipun tidak tercantum secara langsung dalam struktur organisasi. Dengan memadukan keahlian dan keterampilan yang relevan, jabatan fungsional ini turut berperan dalam menjaga efektivitas dan kesinambungan kinerja badan kesatuan bangsa dan politik.