Sejarah Berdirinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Indonesia
1.) Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Indonesia
Pada suatu masa, di tengah keprihatinan yang melanda bangsa ini akibat perpecahan dan ketidakharmonisan antar kelompok masyarakat, pemerintah bergerak untuk menghadapi tantangan tersebut. Pada tahun 1950, pemerintah membentuk sebuah lembaga yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa dan melindungi masyarakat yang bernama Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KKbPM).
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat didirikan dengan visi untuk menciptakan persatuan, kerukunan, dan harmoni di antara semua elemen masyarakat Indonesia yang beragam. KKbPM berperan dalam mengatasi masalah-masalah sosial, konflik antar etnis, dan perbedaan pendapat yang seringkali memicu ketegangan dan ketidakstabilan di dalam negeri.
Seiring berjalannya waktu, KKbPM terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Pada tahun 1998, dalam rangka memperkuat peran politiknya, lembaga ini mengalami perubahan nomenklatur dan berubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Perubahan ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya peran politik dalam menjaga keutuhan negara dan merawat pluralitas masyarakat.
Sebagai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, lembaga ini memiliki tugas yang lebih luas dan lebih fokus dalam membangun kesatuan dan harmoni dalam bingkai politik negara. BKbP bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan elemen-elemen politik untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, menghargai perbedaan, dan mengedepankan dialog sebagai sarana penyelesaian konflik.
Bakesbangpol juga memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan publik yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait untuk mendorong pengambilan keputusan yang adil dan inklusif dalam hal politik
2.) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Bogor
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor telah menjalankan peran penting dalam memelihara keharmonisan dan stabilitas di wilayah ini. Sebelum bertransformasi menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A, Kesbangpol telah melewati berbagai perubahan struktural sejak tahun 2005.
Pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36 Tahun 2004, Bidang Kesatuan Bangsa yang awalnya merupakan bagian dari Satpol-PP (Satuan Polisi Pamong Praja) memisahkan diri dan membentuk Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. Kantor ini diperkuat dengan jumlah pegawai sebanyak 36 orang, yang terdiri dari 1 orang kepala kantor, 1 orang kepala sub bagian Tata Usaha, 3 orang kepala seksi, dan 31 orang staf pelaksana.
Perkembangan berikutnya terjadi pada tahun 2011, ketika berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kabupaten Bogor diakui sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.
Tidak berhenti di situ, pada Desember 2011, terjadi penyempurnaan kembali struktur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Fungsi Linmas (Perlindungan Masyarakat), yang sebelumnya dikelola oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, diserahkan kembali kepada Satpol PP. Hal ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2020, ketika melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tipe A resmi dibentuk sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
Akhirnya, pada tanggal 7 November 2020, Bupati Bogor ketika itu, melalui Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2022, mengeluarkan keputusan untuk mengubah nomenklatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor (Bakesbangpol Kabupaten Bogor).
Perubahan nomenklatur ini bertujuan untuk memberikan penekanan yang lebih kuat pada peran politik dalam mempersatukan masyarakat Kabupaten Bogor. Dalam sebuah upaya yang berani, Bupati Bogor mengakui bahwa persatuan dan harmoni tidak hanya dapat dicapai melalui upaya sosial dan budaya semata, tetapi juga melalui upaya politik yang lebih terstruktur.
Sebagai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, lembaga ini memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam mengadvokasi persatuan dan kesatuan masyarakat Kabupaten Bogor. Dalam kerangka perubahan nomenklatur ini, Bakesbangpol Kabupaten Bogor bertekad untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan politik yang inklusif dan harmonis di Kabupaten Bogor.
Dengan perubahan ini, Bakesbangpol Kabupaten Bogor akan berfokus pada berbagai aspek politik yang meliputi penyusunan kebijakan publik yang berpihak kepada seluruh warga Kabupaten Bogor, memfasilitasi dialog politik antar kelompok masyarakat, serta mendukung pembentukan dan pengembangan organisasi politik yang bertujuan menjaga persatuan dan keberagaman.
Dalam perjalanan sejarah Kabupaten Bogor, perubahan nomenklatur ini menandai komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat peran politik dalam mencapai visi keberagaman dan harmoni. Bakesbangpol Kabupaten Bogor akan bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, dan partai politik, untuk mewujudkan tujuan bersama dalam menciptakan stabilitas politik yang sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Dengan semangat baru ini, Bakesbangpol Kabupaten Bogor berharap dapat menjadi teladan bagi daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan peran politik yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui upaya bersama, Kabupaten Bogor akan terus bergerak maju sebagai daerah yang inklusif, adil, dan harmonis, di mana perbedaan dihargai dan kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan lokal.
