CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan komitmennya dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui penerapan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen. Kebijakan tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan terpenuhi.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan oleh pemerintah, selain pendidikan. Karena itu, Pemkab Bogor mengambil langkah untuk menerapkan UHC 100 persen meskipun kondisi fiskal daerah memiliki keterbatasan.
“Salah satu kebijakan yang mungkin beberapa kabupaten/kota tidak mengambil langkah yang sama dengan Kabupaten Bogor, salah satunya adalah Universal Health Coverage (UHC). UHC, kita Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan UHC 100 persen,” ujar Rudy Susmanto.
Menurut Rudy, kebijakan tersebut mulai diterapkan pada 2026 dengan dukungan anggaran yang cukup besar. Pemkab Bogor mengalokasikan hampir Rp1 triliun setiap tahun untuk pembayaran kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.
“Kami mempersiapkan UHC 100 persen dimulai di tahun 2026, kami bayar BPJS itu nilainya kurang lebih Rp1 triliun kurang Rp2 miliar per tahun,” ungkapnya.
Rudy menegaskan, alokasi tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan kepesertaan.
“Buat kami Pemerintah Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor melihat bahwa kebutuhan dasar masyarakat adalah pendidikan, kesehatan. Maka pastikan pemerintah mempersiapkan itu,” tegasnya.
Selain sektor kesehatan, Pemkab Bogor juga mengarahkan dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Bogor memberikan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa kepada 416 desa dengan nilai Rp1,5 miliar untuk setiap desa.
Bantuan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup beasiswa minimal satu sarjana untuk setiap desa setiap tahun, tambahan insentif bagi guru ngaji, serta kegiatan sosial dan ekonomi kemasyarakatan.
Rudy mengatakan, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan anggaran daerah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Secara postur besar APBD Kabupaten Bogor setelah dipotong belanja wajib dan lain sebagainya, semuanya, hampir semuanya, itu banyak masuk ke pemerintah desa, lalu untuk kesehatan, dan yang ketiga adalah untuk pendidikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, komitmen terhadap kesehatan dan pendidikan akan terus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur serta program lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor, kata Rudy, akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.(TIM KOMUNIKASI PUBLIK / DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipastikan oleh pemerintah, selain pendidikan. Karena itu, Pemkab Bogor mengambil langkah untuk menerapkan UHC 100 persen meskipun kondisi fiskal daerah memiliki keterbatasan.
“Salah satu kebijakan yang mungkin beberapa kabupaten/kota tidak mengambil langkah yang sama dengan Kabupaten Bogor, salah satunya adalah Universal Health Coverage (UHC). UHC, kita Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan UHC 100 persen,” ujar Rudy Susmanto.
Menurut Rudy, kebijakan tersebut mulai diterapkan pada 2026 dengan dukungan anggaran yang cukup besar. Pemkab Bogor mengalokasikan hampir Rp1 triliun setiap tahun untuk pembayaran kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat.
“Kami mempersiapkan UHC 100 persen dimulai di tahun 2026, kami bayar BPJS itu nilainya kurang lebih Rp1 triliun kurang Rp2 miliar per tahun,” ungkapnya.
Rudy menegaskan, alokasi tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan tanpa terkendala persoalan kepesertaan.
“Buat kami Pemerintah Kabupaten Bogor, DPRD Kabupaten Bogor melihat bahwa kebutuhan dasar masyarakat adalah pendidikan, kesehatan. Maka pastikan pemerintah mempersiapkan itu,” tegasnya.
Selain sektor kesehatan, Pemkab Bogor juga mengarahkan dukungan anggaran untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa. Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Bogor memberikan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa kepada 416 desa dengan nilai Rp1,5 miliar untuk setiap desa.
Bantuan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pembangunan infrastruktur, tetapi juga mencakup beasiswa minimal satu sarjana untuk setiap desa setiap tahun, tambahan insentif bagi guru ngaji, serta kegiatan sosial dan ekonomi kemasyarakatan.
Rudy mengatakan, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan anggaran daerah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Secara postur besar APBD Kabupaten Bogor setelah dipotong belanja wajib dan lain sebagainya, semuanya, hampir semuanya, itu banyak masuk ke pemerintah desa, lalu untuk kesehatan, dan yang ketiga adalah untuk pendidikan,” jelasnya.
Ia menambahkan, komitmen terhadap kesehatan dan pendidikan akan terus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur serta program lainnya. Pemerintah Kabupaten Bogor, kata Rudy, akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang menjawab kebutuhan dasar masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.(TIM KOMUNIKASI PUBLIK / DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)
