CIBINONG – Atas arahan Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terus mendorong optimalisasi operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. KDKMP diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi yang produktif, mandiri, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemkab Bogor ingin memastikan secara langsung aktivitas transaksi, ketersediaan barang, kondisi gudang, kualitas pelayanan, perkembangan usaha, hingga berbagai kendala yang dihadapi pengelola koperasi. Hasil pemantauan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja KDKMP secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, saat menyampaikan arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam kegiatan pemantauan operasionalisasi KDKMP, di KDKMP Pakansari, Jumat (16/10).
Wabup Jaro Ade menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan dan operasionalisasi KDKMP. Menurutnya, KDKMP merupakan program strategis Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat perekonomian masyarakat yang dimulai dari desa dan kelurahan.
Ia menegaskan, keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan dan tersedianya fasilitas, tetapi juga dari aktivitas usaha, kualitas pelayanan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"KDKMP harus menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang tumbuh dari desa dan kelurahan. Karena itu, dukungan yang diberikan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus memastikan koperasi dapat beroperasi, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Jaro Ade menjelaskan, terdapat sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan KDKMP. Pertama, KDKMP merupakan milik desa dan kelurahan sehingga kepala desa dan lurah harus membangun kolaborasi yang kuat dengan pengurus, manajer koperasi, serta masyarakat.
Kedua, kesiapan operasional harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik. Setiap gerai KDKMP diharapkan memiliki aktivitas ekonomi yang nyata, mulai dari ketersediaan barang kebutuhan pokok, transaksi, pelayanan, hingga perputaran barang.
Ketiga, KDKMP diharapkan mampu berperan sebagai off taker atau penyerap komoditas unggulan desa dan kelurahan. Peran tersebut menjadi penting untuk membangun rantai pasok yang menghubungkan hasil produksi masyarakat dengan pasar yang lebih luas.
Petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan memiliki akses pasar yang lebih pasti dan berkelanjutan. Berbagai produk lokal, mulai dari hasil pertanian, peternakan, makanan olahan hingga kerajinan, dapat diserap melalui kemitraan yang dibangun oleh KDKMP.
"Dengan demikian, hasil produksi desa terserap, kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan nilai tambah ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat setempat," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel. Pengurus dan manajer KDKMP harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, memberikan pelayanan optimal, serta memastikan seluruh transaksi tercatat dan pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib.
KDKMP juga didorong untuk membangun kemitraan dengan produsen lokal, mengidentifikasi potensi komoditas unggulan di setiap desa dan kelurahan, serta menyusun pola kerja sama yang realistis dan saling menguntungkan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Jaro Ade meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor turut berkontribusi dalam mendukung operasionalisasi dan pengembangan KDKMP. Para camat, kepala desa, dan lurah juga diharapkan menjadi penghubung aktif antara pemerintah daerah, pengelola koperasi, pelaku usaha, petani, UMKM, dan masyarakat.
"Jadikan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan. KDKMP dinilai berhasil dari seberapa aktif koperasi beroperasi, seberapa baik pelayanannya, dan seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat," tandasnya.
Ia berharap, melalui kolaborasi dan komitmen seluruh pihak, KDKMP di Kabupaten Bogor dapat tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat kemandirian desa dan kelurahan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Bogor yang lebih maju, aman, adil, dan makmur.(TIM KOMUNIKASI PUBLIK / DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)
Pemkab Bogor ingin memastikan secara langsung aktivitas transaksi, ketersediaan barang, kondisi gudang, kualitas pelayanan, perkembangan usaha, hingga berbagai kendala yang dihadapi pengelola koperasi. Hasil pemantauan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk mendorong peningkatan kinerja KDKMP secara berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, saat menyampaikan arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, dalam kegiatan pemantauan operasionalisasi KDKMP, di KDKMP Pakansari, Jumat (16/10).
Wabup Jaro Ade menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pembangunan dan operasionalisasi KDKMP. Menurutnya, KDKMP merupakan program strategis Presiden Republik Indonesia untuk memperkuat perekonomian masyarakat yang dimulai dari desa dan kelurahan.
Ia menegaskan, keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan dan tersedianya fasilitas, tetapi juga dari aktivitas usaha, kualitas pelayanan, serta manfaat ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
"KDKMP harus menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang tumbuh dari desa dan kelurahan. Karena itu, dukungan yang diberikan tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik, tetapi harus memastikan koperasi dapat beroperasi, berkembang, dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujarnya.
Jaro Ade menjelaskan, terdapat sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan KDKMP. Pertama, KDKMP merupakan milik desa dan kelurahan sehingga kepala desa dan lurah harus membangun kolaborasi yang kuat dengan pengurus, manajer koperasi, serta masyarakat.
Kedua, kesiapan operasional harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik. Setiap gerai KDKMP diharapkan memiliki aktivitas ekonomi yang nyata, mulai dari ketersediaan barang kebutuhan pokok, transaksi, pelayanan, hingga perputaran barang.
Ketiga, KDKMP diharapkan mampu berperan sebagai off taker atau penyerap komoditas unggulan desa dan kelurahan. Peran tersebut menjadi penting untuk membangun rantai pasok yang menghubungkan hasil produksi masyarakat dengan pasar yang lebih luas.
Petani, peternak, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan memiliki akses pasar yang lebih pasti dan berkelanjutan. Berbagai produk lokal, mulai dari hasil pertanian, peternakan, makanan olahan hingga kerajinan, dapat diserap melalui kemitraan yang dibangun oleh KDKMP.
"Dengan demikian, hasil produksi desa terserap, kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan nilai tambah ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat setempat," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya tata kelola koperasi yang profesional dan akuntabel. Pengurus dan manajer KDKMP harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing, memberikan pelayanan optimal, serta memastikan seluruh transaksi tercatat dan pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib.
KDKMP juga didorong untuk membangun kemitraan dengan produsen lokal, mengidentifikasi potensi komoditas unggulan di setiap desa dan kelurahan, serta menyusun pola kerja sama yang realistis dan saling menguntungkan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Jaro Ade meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bogor turut berkontribusi dalam mendukung operasionalisasi dan pengembangan KDKMP. Para camat, kepala desa, dan lurah juga diharapkan menjadi penghubung aktif antara pemerintah daerah, pengelola koperasi, pelaku usaha, petani, UMKM, dan masyarakat.
"Jadikan masyarakat sebagai ukuran keberhasilan. KDKMP dinilai berhasil dari seberapa aktif koperasi beroperasi, seberapa baik pelayanannya, dan seberapa besar manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat," tandasnya.
Ia berharap, melalui kolaborasi dan komitmen seluruh pihak, KDKMP di Kabupaten Bogor dapat tumbuh menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat kemandirian desa dan kelurahan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Bogor yang lebih maju, aman, adil, dan makmur.(TIM KOMUNIKASI PUBLIK / DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)
