Wakil Bupati Bandung, Ali Syakieb, menghadiri Pembinaan dan Evaluasi Monitoring Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2025 di Gedung Moh. Toha, Kamis (4/12/2025). Kegiatan diikuti Forkopimda Jawa Barat, pimpinan daerah kabupaten/kota, Komisi II DPR RI, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, serta Forkopimda se-Indonesia secara daring.
Turut hadir mewakili Bupati Bogor, Rudy Susmanto, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bogor, Ferdinando Selmi Pardede.

Ali Syakieb menyampaikan apresiasi kepada Kemendagri atas kepercayaan menjadikan Kabupaten Bandung sebagai lokasi kegiatan strategis ini. Ia menyebut forum ini penting untuk memperkuat sinergi. “Soliditas Forkopimda di Kabupaten Bandung terbangun dengan baik melalui kerja sama pemda, DPRD, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan TNI. Kekompakan ini menjadi fondasi stabilitas pemerintahan,” ujarnya.

Forum ini juga menyelaraskan langkah daerah mendukung program prioritas nasional seperti pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, Program Makan Bergizi Gratis, digitalisasi pemerintahan, penggunaan produk dalam negeri, serta percepatan penanganan stunting, kemiskinan, dan bencana.

Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Dr. Aang Witarsa Rofik, menegaskan peran Kemendagri sebagai regulator pembinaan Forkopimda melalui PP 12/2022. “Penguatan Forkopimda adalah modal penting menjaga stabilitas politik, bukan hanya bagi kepala daerah tetapi seluruh unsur Forkopimda,” ungkapnya. Ia juga menyampaikan atensi Mendagri terkait kesiapsiagaan Nataru, termasuk mitigasi potensi bencana melalui apel siaga dan langkah antisipasi lainnya, serta pentingnya sinkronisasi dengan 17 program prioritas Presiden.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si., menegaskan bahwa forum ini menguatkan keharmonisan antar-Forkopimda. “Kita harus bersyukur dan menjaga suasana yang baik. Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini,” ujarnya. Ia menilai forum ini sebagai wujud kolaborasi pusat–daerah yang penting untuk keamanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.