CIBINONG – Atas arahan Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat transformasi digital melalui pengembangan Smart City yang berorientasi pada penyelesaian masalah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Forum Smart City Kabupaten Bogor yang digelar di Aula R.M. Tirto Adhi Soerjo, Diskominfo, Senin (7/9).
Forum yang mengusung tema “Sahate Digital Kabupaten Bogor dan Uji Coba Indikator Pendekatan Kota Cerdas serta Persiapan Penghargaan Inovasi Digital Berdampak Tahun 2026” tersebut menjadi ruang untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat implementasi Smart City di Kabupaten Bogor.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, mengatakan, sejak ditunjuk sebagai salah satu piloting project dalam gerakan menuju 100 Smart City di Indonesia, Pemkab Bogor terus berkomitmen melakukan transformasi daerah melalui pemanfaatan teknologi.
Menurutnya, transformasi tersebut tidak hanya diarahkan untuk membangun infrastruktur teknologi informasi, tetapi juga menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, pelayanan publik yang efisien, pembangunan berkelanjutan, serta inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan kota cerdas bukan sekadar tentang membangun infrastruktur IT, memasang CCTV, atau meluncurkan ratusan aplikasi. Smart City adalah tentang perubahan tata kelola, inovasi cara kerja, dan pemecahan masalah nyata warga,” tegas Bambang.
Ia menjelaskan, semangat transformasi digital tersebut dibingkai melalui konsep “Sahate Digital Kabupaten Bogor”. Kata Sahate yang bermakna satu hati, sejiwa, dan selaras menjadi representasi pentingnya kolaborasi dalam membangun ekosistem digital daerah.
Bambang menegaskan, transformasi digital tidak dapat dilakukan pemerintah secara sendiri, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pentahelix, mulai dari perangkat daerah, akademisi, dunia usaha hingga masyarakat.
“Transformasi digital tidak bisa berjalan sendiri. Kita membutuhkan kolaborasi seluruh elemen pentahelix agar setiap inovasi yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Forum Smart City Kabupaten Bogor tersebut juga difokuskan pada dua agenda utama. Pertama, uji coba indikator pendekatan kota cerdas untuk mengukur secara lebih presisi kesiapan dan keberhasilan penerapan enam pilar Smart City, yakni Smart Governance, Smart Economy, Smart Living, Smart Environment, Smart Society, dan Smart Branding.
Kedua, persiapan Penghargaan Inovasi Digital Berdampak Tahun 2026, yang diarahkan untuk memastikan berbagai inovasi yang dikembangkan perangkat daerah maupun masyarakat tidak berhenti pada aspek administratif atau formalitas.
Inovasi yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan dampak nyata, manfaat langsung bagi masyarakat, sekaligus menghasilkan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya.
Bambang juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat kolaborasi dan meninggalkan ego sektoral dalam proses transformasi digital Kabupaten Bogor. Integrasi data serta pengembangan sistem yang saling terhubung dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan digital yang efektif.
“Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang diskusi yang produktif, terbuka, dan berorientasi pada solusi,” pungkasnya.
Selanjutnya Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah, Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Aris Kurniawan mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk memperkuat keterhubungan (interoperabilitas) data dan sistem layanan publik. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam ajang Forum Smart City Kabupaten Bogor di Cibinong.
Dalam paparannya, Aris Kurniawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian Pemkab Bogor yang berhasil mengimplementasikan Sistem Informasi Desa. Capaian ini dinilai sebagai langkah masif yang layak menjadi percontohan (benchmark) bagi daerah lain di Indonesia.
Selain apresiasi sistem informasi desa, Kemkomdigi juga menyoroti langkah Pemkab Bogor dalam melakukan evaluasi dan penataan ulang terhadap hampir 500 aplikasi layanan yang ada. Rencana penyederhanaan menjadi sekitar 130 aplikasi dinilai sebagai langkah strategis untuk efisiensi TIK.
"Fokus kita ke depan bukan lagi pada seberapa banyak jumlah aplikasi yang dibuat, melainkan bagaimana aplikasi tersebut dapat memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat. Kuncinya terletak pada interoperabilitas—bagaimana aplikasi yang ada saling terhubung melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)," tegas Aris Kurniawan.
Menurut Aris, dengan sistem yang terintegrasi, warga tidak perlu lagi berulang kali mengisi data untuk berbagai jenis layanan publik. Di sisi lain, integrasi data ini memberikan gambaran berbasis data (insight) bagi pimpinan daerah untuk mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor.
Menyesuaikan dengan arah kebijakan pemerintah saat ini, Kemkomdigi mengimbau agar peran Dinas Kominfo di tingkat kabupaten diperkuat sebagai peng orkestra tunggal dalam belanja infrastruktur TIK, aplikasi, dan komunikasi publik.
“Melalui sistem pengadaan satu pintu, pemerintah daerah akan memiliki posisi tawar (bargaining position) yang jauh lebih kuat saat bernegosiasi dengan penyedia jasa—seperti pembelian kapasitas bandwidth internet secara masif—sehingga dapat menghemat anggaran serta lebih efisien secara hukum dan administrasi,” ungkapnya.
Menghadapi tantangan keamanan siber, Aris mengingatkan pentingnya klasifikasi data menjadi tiga tingkatan (terbuka, terbatas, dan tertutup/strategis) serta pelaksanaan audit TIK berkala yang melibatkan pengawas internal daerah (Inspektorat).
“Ke depan akan diberlakukan mekanisme clearance (rekomendasi teknis) anggaran pengadaan TIK secara berjenjang melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) antar-kementerian untuk mencegah terjadinya tumpang tindih aplikasi di daerah,” terangnya.
Ia juga mengajak Pemkab Bogor, BUMD, dan unit pelayanan publik untuk turut berpartisipasi dalam ajang Penghargaan Kota Cerdas yang puncak penganugerahannya akan digelar pada November 2026 mendatang di Kota Jambi, dengan fokus penilaian pada inovasi digital yang memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Forum tersebut turut dihadiri perwakilan perangkat daerah lingkup Pemkab Bogor, Ketua Tim Smart City Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, jajaran pejabat struktural Diskominfo, serta para ahli dan narasumber terkait.
Melalui forum ini, Pemkab Bogor menegaskan arah transformasi digital yang tidak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi memastikan setiap inovasi yang dihasilkan berdampak, terintegrasi, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.(TIM KOMUNIKASI PUBLIK / DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)
